SLAWI, radartegalonline– Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal buka suara soal sengketa itu. Menurutnya, kecelakaan adalah kecelakaan. Namun aksi ini merenggut nyawa.
Oleh karena itu, diperlukan negosiasi lintas sektoral yang konkrit untuk mengatasinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal Dr Saepudin.
Mereka mengaku sangat prihatin dengan penyebabnya. Oleh karena itu, penanganan beton harus lintas sektor.
Rektor Institut Agama Islam Tegal Bakti Negara (IBN) itu mengatakan, negosiasi yang konkrit artinya terkait dengan gerakan bersama. Yang terpenting, jangan bertengkar di antara para siswa.
“Berkembang dari lingkungan sekolah ke masyarakat,” ujarnya pada radartegal.disway.id, Minggu, 19 Maret 2013.
Menurutnya, dalam hal ini sekolah tidak hanya memberikan himbauan. Tetapi mereka juga memberikan pengawasan kepada siswa.
Tentunya dengan mengoptimalkan peran guru mengarahkan dan menasihati. Bisa juga membentuk satgas atau relawan dari organisasi masyarakat, seperti Banser, Kokam, Pemuda Pancasila dan lain-lain.
Kewaspadaan dapat dilakukan di luar sekolah. Tentunya kerjasama antara Polri atau pemerintah daerah dengan menetapkan jam rawan untuk memantau di luar sekolah.
“Sementara untuk formulasi dan payung hukumnya, ada penugasan atau kerjasama dengan Polri untuk lembaga kemasyarakatan yang berperan memaksa,” imbuhnya.
Menurut Saepudin, waktu berangkat sekolah atau pulang sekolah harus di luar pengawasan. Pasti ada guru yang bisa mempertemukan anak-anak dan dari sekolah.
“Sekolah juga akan dapat menemukan solusi dan rencana yang detail,” lanjutnya.
Demonstrasi Memicu Argumen
Dunia pendidikan di Kabupaten Tegal tidak berjalan dengan baik. Ini diikuti oleh pertengkaran antara siswa yang bersaing.
Bahkan, salah satu mahasiswa terharu karena menjadi korban aksi tersebut. Menyikapi hal tersebut, ratusan anggota Federasi Masyarakat Anti Kekerasan Pendidikan (AMPAK) Kabupaten Tegal menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis, 16 Maret 2013.
AMPAK memulai perjalanan panjangnya dari Gedung Korpri di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Tegalum. Kemudian rombongan menuju ke kantor Pemerintah Kabupaten Tegal.
Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pendidikan masyarakat di Kabupaten Tegal. Hal ini sesuai dengan pernyataan Koordinator Aksi Toipin.
Dia mengatakan bahwa pendidikannya tidak memberinya tugas dan tanggung jawab. Empat tuntutan mengalir ke dalam pertempuran.
“Ada empat poin tuntutan yang saya ajukan kepada raja, presiden DPRD dan presiden Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tegal,” kata Toipin.
Tuntutan tersebut antara lain menuntut agar pemerintah mencabut izin sekolah yang siswanya terlibat sengketa. Kemudian kepala sekolah yang tidak mampu mendidik siswanya dipecat. Apalagi jika siswa terlibat tawuran.
Mendorong SMA dan SMK bermasalah
Tak hanya itu, pesan itu juga mendesak Gubernur Tegal merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menutup SMA atau SMK bermasalah.
AMPAK juga menuntut kewenangan SMA dan SMK dikembalikan ke daerah.
Dalam aksi tersebut, Asisten Sekda Fakihurrohim, Presiden Komisi IV DPRD dan Ketua Satpol PP Kabupaten Tegal hadir menemui pengunjuk rasa.
“Tentu saja mereka kecewa karena manajer kami tidak peduli. Padahal, sebelum dia melakukan hal itu, kami sudah memperingatkan para kepala daerah.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Wasari bertemu dengan para pendemo mengucapkan terima kasih atas suasana edukatif yang membantu kepedulian.
Menurutnya, kualitas dan ketenagakerjaan pendidikan di Kabupaten Tegal merupakan harapan kita bersama seluruh rakyat.
“Saya menganggap pandangan rekan-rekan disini sebagai bentuk kepedulian pendidikan di Kabupaten,” ujarnya.
Hal itu diungkapkan kepada Dewan Pendidikan Kabupaten Tegal terkait suaranya atas pertengkaran tersebut. Saya berharap kegiatan serupa tidak lagi terjadi di daerah ini atau di daerah lain. ***
