Investasi di Kawasan Ekonomi Khusus Mencapai Rp84,5 T dan Serap 32.850 Tenaga Kerja – Panturapost.com | Tegal Info

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mengesankan 5,44% (yoy) pada Triwulan II-2022, jumlah investasi yang meningkat sebesar Rp302 triliun pada periode yang sama. Hal itu dilakukan dengan peningkatan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang secara kumulatif mencapai Rp 84,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 32.850 orang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Dewan Nasional KEK mengatakan, perkembangan realisasi investasi di KEK tidak lepas dari upaya penyempurnaan yang dilakukan oleh UU Cipta Kerja, yang meliputi perluasan kegiatan usaha yaitu pelayanan kesehatan dan pendidikan, pemberian insentif dan fasilitas, organisasi kelembagaan, sistem elektronik perizinan usaha dan kegiatan keberlanjutan (OSS), sistem elektronik untuk pelayanan perpajakan dan kepabeanan. Biasanya dikirim dalam Diskusi Kelompok Forum (FGD) Optimalisasi pemanfaatan fasilitas fiskal dan leisure di KEK Batavia, Jumat (26/8/2022).

Selain itu, Menko Airlangga mengatakan dampak amandemen tersebut terlihat dari pesatnya perkembangan 4 KEK yang dibentuk pada tahun 2021 setelah UU Cipta Kerja, yaitu KEK Nongsa dan KEK Aero Technic Batam di Batam, Provinsi Riau, KEK Lido di Barat. Provinsi Jawa, dan KEK Gresik di Jawa Timur

“Ketiga KEK tersebut mendapat investasi Rp 29,1 triliun dan lapangan kerja baru bagi 9.746 orang dalam kurun waktu 1 tahun. Ke depan, potensi untuk berinvestasi di KEK dapat lebih ditingkatkan sehingga kesempatan kerja baru dapat lebih ditingkatkan dan ditingkatkan. efek pengganda yang baik bagi masyarakat sekitar”, ujar Menko Airlangga.

Menteri Koordinator Keuangan Airlangga Hartarto

FGD diadakan untuk membahas Optimalisasi sumber daya dan fasilitas fiskal di KEK dengan menggunakan sumber daya yang terkait dengan sektor fiskal, khususnya sumber daya. liburan pajak atau * pajak makananpembebasan bea masuk atas barang modal di KEK, serta fasilitas PPN yang tidak dipungut untuk sebagian besar barang dan jasa usaha di KEK.

“Dewan KEK Nasional berharap para Wakil Presiden Kementerian Keuangan dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan dapat”tinjauan untuk kembali ke bentuk, ukuran dan proses fasilitas yang diberikan KEK, terutama untuk menghadapi persaingan global dan menarik investasi di Indonesia,” kata Menko Airlangga.

Selain itu, Menko Airlangga mengatakan Dewan Nasional KEK juga akan mendorong penerapan Sistem Aplikasi KEK untuk pelayanan kepabeanan yang didukung oleh Indonesia National Single Window (INSW). Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan pengusaha untuk mengekspor atau mengimpor bahan hidup dan barang atau produk ke dalam negeri.

“Sistem ini diharapkan didukung oleh pelayanan kepabeanan 24 jam seminggu ke beberapa KEK yang arus ekspor dan barangnya cukup tinggi,” kata Menko Airlangga.

Badan Usaha dan Pelaku Usaha juga didorong untuk memanfaatkan segala fasilitas dan sumber daya yang ada di KEK, terutama di bidang fiskal dalam merealisasikan penanaman modal dan meningkatkan penanaman modal baru. Untuk itu, Menko Airlangga mengatakan jika ada tantangan, kendala atau permasalahan, Sekretariat Jenderal Dewan KEK Nasional bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Penanaman Modal/BKPM diharapkan dapat memfasilitasi penyelesaian kegiatan tersebut.

“Kami berharap pembahasan hari ini dapat diikuti dengan baik, untuk mempercepat efek investasi, memperluas lapangan kerja, serta memberikan dampak positif bagi daerah dan mampu mendorong investasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkas Menteri Airlangga. koordinasi.

Dalam pertemuan tersebut juga diadakan Sesi Saya tetap pada pembinaan yang diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha di lapangan. Setelah itu Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Elen Setiadi mengatakan pada kesempatan tersebut masih banyak permintaan hingga saat ini. liburan pajak dan pajak makanan Itu ditempatkan dengan sangat baik.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Menteri Keuangan, Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan Daerah dan Dewan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pejabat Eselon 1 (satu) Kementerian/Lembaga terkait beserta jajarannya, Pejabat seperti Ketua DPRD, Pengurus, Direksi Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Direksi Badan Usaha penyelenggara KEK, dan Pengelola Usaha di KEK.

Editor: Muhammad Abduh

Baca juga : Berita Tegal