Lindungi Nasabahnya, BNI Perkuat Literasi Digital untuk Tangkis Kejahatan Siber | Tegal Info

Diterbitkan pada 20 Agustus.

JAKARTA – Potensi ekonomi digital Indonesia menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Selain itu, kekuatan ekonomi digital ini juga rentan terhadap kejahatan siber.

Untuk itu, diperlukan peningkatan literasi digital masyarakat dalam rangka mencegah, mencegah, dan mengurangi kejahatan berbasis digital atau online. Selain itu, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indonesia memiliki 55 juta pekerja.

Jumlah itu diperkirakan akan meningkat pesat menjadi 113 juta pada tahun 2030. Kondisi ini didukung oleh tren pengguna internet di tanah air yang tumbuh 52,68% year on year (yoy) menjadi 202 juta orang pada Januari 2021.

Ironisnya, OJK mengungkapkan bahwa inklusi keuangan Indonesia hanya berada pada level 76,9% pada 2019. Tingkat literasi keuangan masih tergolong rendah yaitu 38,03%, dan indeks literasi digital hanya 3,49%.

Menurut Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan OJK Horas VM Tarihoran, inovasi di era keuangan digital membuat potensi keuangan semakin terbuka. Namun, semua pihak harus mewaspadai risiko keamanan siber yang terus mereka hadapi, akibat rendahnya literasi digital masyarakat di tanah air.

“Ada sekitar 38 persen orang yang memiliki akses ke sumber daya keuangan, tetapi rentan diserang oleh kejahatan dunia maya,” katanya.

Horas mengingatkan literasi ekonomi hanya bisa ditingkatkan oleh OJK. Ia menekankan perlunya peran aktif di sektor keuangan, termasuk perbankan.

Data OJK menunjukkan bahwa dari sekitar 3.100 lembaga jasa keuangan yang terdaftar di OJK, hanya 40% yang telah melakukan kegiatan pendidikan minimal setahun sekali.

“Bank-bank besar seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI sudah lebih dari satu kali menyelenggarakan institusi. Terima kasih juga kepada teman-teman bank saya. Selain itu, 73% inklusi keuangan kita ada di perbankan, jadi wajar teman-teman untuk melatih literasi untuk kepentingan bekerja,” ujarnya

Sementara itu, Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank BNI Rayendra Minarsa Goenawan mengatakan BNI telah bersinergi dengan regulator. Baik OJK maupun Bank Indonesia (BI) menerapkan perlindungan konsumen.

Telah diakui bahwa literasi keuangan adalah pendorong utama perlindungan data konsumen. “Keamanan tidak hanya dari pengelola keuangan, tapi terutama dari pemilik data itu sendiri untuk menjaganya.”

“Pengguna sebagai pemilik informasi adalah semua orang yang menggunakan produk, sehingga literasi mereka harus ditingkatkan dengan peningkatan inklusi,” kata Rayendra.

Untuk perlindungan nasabahnya, Rayendra Mena, BNI telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Antara lain menyediakan pusat pengaduan melalui BNI Contact Center (BCC) yang beroperasi 24 jam seminggu.

Pelanggan umum dapat mengajukan pengaduan bank dengan menelepon 1500046, mengirim email [email protected]atau cabang BNI terdekat. Tidak hanya itu, BNI juga memiliki unit untuk memantau dan menerima laporan pengaduan 24 jam dalam 7 hari.

Selain itu, BNI melakukan fungsi deteksi fraud untuk mendeteksi aktivitas fraud secara real time dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh BI. Hukum Tarif adalah peraturan untuk menerapkan sistem pemblokiran dan pengembalian uang pelanggan dalam hal terindikasi tindak pidana.

Rayendra menjelaskan, UU Vale digunakan perbankan untuk ikut serta dalam regulasi keuangan UU Vale. Sehingga hasil kejahatan dapat segera diinvestasikan dan dikembalikan kepada nasabah.

“BNI terus mematuhi peringatan otoritas perbankan OJK, dalam rangka memberikan edukasi kepada nasabah tentang perlindungan data melalui berbagai cara,” akunya.

Di sisi lain, guna memaksimalkan perlindungan data pribadi, BNI mendorong nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi antara transaksi PIN dan OTP. “Segera hubungi call center bank jika kartu hilang, dicuri atau terjadi kesalahan dalam transaksi.”

Pelanggan diharapkan untuk tidak memberikan kreditnya kepada siapa pun atau meminjamkan atau meminjam uang. Lambat, mempersenjatai nasabah dengan handphone atau gadget dengan anti virus, dan tidak menggunakan fasilitas WiFi publik saat melakukan transaksi perbankan.

Perlu dicatat, perbarui data jika perubahan diberikan kepada bank dengan menulis ke alamat atau SMS notifikasi transaksi. Hindari transaksi melalui web yang tidak dikenal atau pedagang e-commerce yang belum menerapkan keamanan 3D. (zul/rtc)

Baca juga:

  • Pindahkan 20 Prajurit Dari Sambo Control, IPW Chapter: Brimob Sampai Tidak Mau Bersaing.

  • Friendhsip Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Run Bersama Iron Man ke Werkudara.


Baca juga : Berita Tegal