JAKARTA – TKI menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan negara dan manfaat ekonomi, melalui remitansi atau pendapatan besar yang dikirim ke negara. Remitansi tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan keluarga pekerja, tetapi juga berperan sebagai katalis dalam meningkatkan devisa negara.
Tercatat, sebelum pandemi Covid-19, rata-rata remitansi Tenaga Kerja Indonesia (PMI) 2015 hingga 2019 mencapai USD 9,8 miliar per tahun. Remitansi PMI dari Korea Selatan saja pada kuartal II 2022 bisa mencatat nilai USD 22 juta. Dengan kontribusi tersebut, pemerintah berupaya mengkaji kerja, perlindungan, dan dukungan terhadap kerja imigran tersebut, yang dilakukan melalui berbagai cara.
“Kontribusi remitansi TKI menghasilkan devisa bagi Indonesia Rp 159,6 triliun, dan ini salah satu pemasukan devisa yang besar, jadi Pemerintah terus dukung, apalagi dengan kompetensi Anda,” kata Menko Perekonomian. . Impor Airlangga ke Hartarto pidato motivasi dalam acara Pelepasan Tenaga Kerja Indonesia Program G ke G Korea Selatan, Senin (22/08).
Salah satu mekanisme pemerintah mengacu pada optimalisasi perlindungan bagi PMI dengan mengurangi berbagai permasalahan mulai dari rekrutmen awal hingga penertiban. Pemerintah ke Pemerintah (G to G), dan keamanan PMI dengan membasmi sindikat investasi PMI ilegal di negara-negara migran.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan pembebasan dari beberapa biaya yang harus dibayar oleh PMI sebagai biaya kelimpahan jenis pekerjaan tertentu, mempekerjakan upah PMI di 10 jenis posisi yang sangat rentan, upah tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalitas perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, jaminan sosial pekerja imigran , pemeriksaan kesehatan, transportasi, akomodasi.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan dukungan dana untuk modal kerja melalui PMI KUR. Pada 2022, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp390 miliar dan menaikkan pagu pinjaman dari sebelumnya Rp25 juta menjadi Rp100 juta. Selain menaikkan pagu kredit yang cukup tinggi, Pemerintah mengubah cara penyaluran KUR PMI sesuai tahapan proses investasi PMI, yang diharapkan dapat meningkatkan imbal hasil dan manfaat PMI.
“Khusus pendatang yang membutuhkan uang sebelum pemberangkatan, pemerintah memberikan PMI KUR pagu Rp 100 juta agar PMI tidak perlu lagi menjual aset atau berhutang kepada pemberi pinjaman dan tentunya jumlah tersebut masih bisa dibayarkan melalui PMI. ” kata Menko Airlangga.
Dalam sambutan penutupnya, Menko Airlangga juga berpesan kepada PMI untuk terus meningkatkan pengalaman dan keterampilanmereka bersatu padu dengan para delegasi dalam mengatasi berbagai kendala, dan tidak melupakan nilai-nilai dan jati diri bangsa Indonesia.
“Setelah 3 tahun bekerja, Anda diharapkan dapat bekerja di Indonesia di bidang yang sama, dengan pengalaman dan kompetensi yang Anda miliki. Beragam dipelajari Bisa juga diambil untuk mempercepat perubahan negara dan tidak melupakan jati diri bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang bersahabat”, tutup Menko Airlangga.
Sebagai informasi, Pemerintah telah mengirimkan 551 PMI melalui skema G to G ke Korea Selatan yang sebagian besar berada di sektor perikanan dan manufaktur. Kecuali seperti yang disediakan keterampilan mumpuni, PMI juga dilengkapi dengan surat kredensial yang akan dikirimkan ke masing-masing wilayah kerjanya untuk memberikan jaminan yang sesuai kepada pemberi kerja mengenai kualitas PMI.
Anggota Komisi 1 DPR RI turut serta, Kepala Badan Perlindungan Faktor Migran (BP2MI), Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Tenaga Kerja, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kemenko Perekonomian , Direktur HRDK EPS Center Indonesia, dan Kepala Badan Perlindungan Operator Pusat Migran Indonesia (BP3MI) di seluruh Indonesia yang terhubung oleh kebajikan.
