Pemerintah Wajib Pastikan Nelayan Dapat Akses BBM Bersubsidi – Panturapost.com | Tegal Info

Pemerintah Wajib Pastikan Nelayan Dapat Akses BBM Bersubsidi – Panturapost.com | Tegal Info

ATAP – Nelayan di Jawa Tengah keberatan dengan keputusan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, 70 persen kebutuhan operasional di laut dipenuhi dari penggunaan cadangan BBM dan solar untuk kapal berukuran di bawah 30 GT.

Ketua Himpunan Perikanan Jawa Tengah (HNSI), Riswanto dalam pendapatnya, Senin (29/8/2022) mengatakan, pemerintah harus memastikan nelayan tetap mendapat perlindungan dan akses sumber pangan untuk kelangsungan usaha di kelautan dan kelautan. perikanan. bagian

“Kebutuhan sumber bahan bakar di sektor kelautan dan perikanan sangat dinamis, tergantung dari lamanya waktu melaut, kapasitas PK mesin yang digunakan dan jumlah mesin yang ada di kapal serta ukuran GT kapal,” kata Riswanto. .

Menurut dia, para nelayan khawatir dengan rencana pemerintah menaikkan harga bantuan pangan, yang tentunya akan diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok yang mereka butuhkan di laut.

“Selain subsidi BBM tentunya harga laut juga akan naik,” kata Riswanto.

Adapun pengaturan dan dasar hukum penggunaan umpan untuk subsidi nelayan diatur dalam Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Anggaran Distribusi dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Selain itu, bersama dengan peraturan turunannya, Permen KP No. 71/Kepmen-KP/2016, Peraturan Direktur Jenderal Perikanan No.1/Per-DJPT/2018, Peraturan Kepala Badan Pengatur Aliran Minyak dan Gas Bumi No. 17 Tahun 2019 dan Permen KP No. 29/Permen-KP/2020. Nelayan yang mengambil subsidi BBM dari pemerintah diatur untuk kapal kecil 0-7 GT, 8-30 GT.

“Untuk saat ini, ketika nelayan kecil mengambil umpan, pendapatan mereka tidak menentu. Kadang mereka melaut saat kondisi ringan dan tidak bisa berhasil tanpa kerusakan,” kata Riswanto.

“Karena harga ikan di tempat pelelangan ikan di sana (TPI) oleh nelayan tidak naik dan cenderung turun,” imbuhnya.

Menurut Riswanto, tidak ada keseimbangan antara harga ikan dengan biaya peningkatan permintaan pasokan.

Dengan subsidi pangan, nelayan kecil dengan ukuran di bawah 30 GT sangat terbantu dan tetap bisa bertahan dengan keberlangsungan usaha di bidang kelautan dan penangkapan ikan di tengah situasi yang saat ini belum ada kepastian usaha.

Riswanto mengatakan, di beberapa daerah, hanya 28 kapal GT dalam satu minggu berlayar dengan kebutuhan pengisian solar 1.500 liter dengan harga Rp. Ini belum termasuk biaya biaya lainnya seperti transportasi perbekalan dan lain-lain.

Sedangkan hasil tangkapannya sekarang, mereka menangkap sekitar 50 bakul per minggu dengan perkiraan satu bakul 40 kg, dengan harga sekitar Rp 400.000 per keranjang. Jika kualitas ikan bagus, kuantitas atau hasil pelelangan adalah Rp.

Jika dilihat dari biaya perbekalan dan hasil pelelangan ikan masih tersisa Rp 3.000.000,- karena sharing dengan jumlah ABK sekitar 22 orang, setiap ABK sharing kurang lebih Rp. 136.000.

“Jadi apa yang bisa pemilik lakukan? Sebagai pengembang dan sebagai rakit, akibatnya. Ini yang kita bicarakan sekarang, bahan bakar yang dipasok harganya 5.150 per liter, bagaimana jika pemerintah menaikkan harga solar di atas harga solar? harga support?” pungkas Riswanto.

Editor: Muhammad Abduh

Baca juga : Berita Tegal