PENDEK – Komisi II DPR RI menegaskan pelaksanaan Pemilu Proporsional dipastikan langgeng. Pernyataan tersebut terungkap usai rapat kerja daerah dengan delegasi Komisi II dan seluruh penyelenggara pemilu di Kabupaten Brebes, Kota dan Kabupaten Tegal, di Gedung KPT Kabupaten, Kamis (19/1/2023), Brebes dibangun pendopo.
Pemantapan hasil kerja pertemuan difasilitasi oleh Pj. Pramugari Brebes Urip Sihabudin bersama jajarannya di ruangan patih. Hadir pula delegasi Brebes di kantor Pemerintahan Bersatu KPU Brebes, kota dan Kabupaten Tegal serta Bawaslu.
Perwakilan Komisi II DPR RI Agung Widyantoro mengatakan, dengan terus berkoordinasi antara pemerintah dan penyelenggara pemilu 2024, pihaknya akan memastikan tetap menjadi partai rakyat tahun depan karena tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Selain itu, dari delapan partai di DPR RI, semuanya sepakat mempertahankan aturan tersebut.
“Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilu terbuka dengan cara proporsional. Sebab, sistem kerakyatan yang selama ini berjalan tidak boleh tumbang,” ujar Agung Widyantoro.
Dia mengatakan, soal proses sistem litigasi pilkada, hingga saat ini masih bergulir di ranah hukum. Sehingga, sambil menunggu hasil akhir, semua proses administrasi pemilu harus berjalan bersamaan.
Alasannya, kata Agung, karena Pemilu 2024 akan mengukir sejarah dalam pesta demokrasi. Mengingat pemilihan presiden, pemilihan ibu kota daerah, dan pemilihan legislatif dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dalam satu tahun.
“Khusus untuk pemilihan penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu diminta untuk fokus. Terutama semua SDM teknis, logistik dan siap dikerahkan sesuai kehendak, kecepatan dan netralitas harus dijaga,” jelasnya.
Politisi Golkar itu mengatakan, kompetensi dan netralitas penyelenggara pemilu harus menjadi prioritas dalam menunaikan tugasnya. Khususnya Manivensis Final Table of the Old dan dokumen-dokumen rakyat harus valid.
“Karena dokumentasi kependudukan merupakan syarat mutlak untuk mencoblos,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Brebes Muamar Riza Pahlevi mengatakan saat ini memasuki tahapan pilkada serentak 2024. Diantaranya, SDM di sekretariat KPU masih kurang. Pasalnya, jumlah DPT paling banyak, logistik dan perlengkapannya paling banyak.
“Kami berharap pemerintah juga mempermudah dengan menambah SDM untuk SDM sebagai direktur sekretariat pilkada,” kata Muamar Riza Pahlevi.
Redaktur : Muhamad Abduh
